Implementasi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum
(Studi Kasus Di Kabupaten Bojonegoro)
DOI:
https://doi.org/10.56071/jian.v4i2.365Keywords:
Pelayanan Publik, Parkir, Indeks Kepuasan MasyarakatAbstract
Parkir tepi jalan umum di Kabupaten Bojonegoro dijadikan sebagai lahan bisnis, bukan hanya oleh Pemerintah Daerah sebagai salah satu variabel pendapatan asli daerah (PAD) lewat retribusi parkir di tepi jalan umum (TJU) dan retribusi tempat khusus parkir (TKP), tetapi juga oleh pihak swasta misalnya pusat perbelanjaan sebagai fasilitas yang mereka sediakan untuk konsumen. Pada pelayanan parkir tepi jalan umum selama ini masih banyak dijumpai adanya keluhan dari masyarakat terhadap tarif parkir yang dikenakan kepada mereka. Pelayanan parkir merupakan salah satu bentuk pelayanan publik, dimana peran penting pelayanan publik ialah ditujukan untuk terwujudnya pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat dan dalam pemenuhan kebutuhan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi pelayanan parkir di tepi jalan umum daerah Kabupaten Bojonegoro. Pada kualitas pelayanan parkir di tepi jalan umum daerah Kabupaten Bojonegoro berdasarkan teori Zeithaml et.al (lima dimensi kepuasan pelayanan) digabung dengan Indeks Kepuasan Masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, studi dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada pelayanan parkir di tepi jalan umum daerah Kabupaten Bojonegoro sebesar 88,25 yang berarti bahwa kinerja petugas pelayanan parkir di tepi jalan umum daerah Kabupaten Bojonegoro “Baik” karena nilai tersebut berada diantara 76,61 – 88,30 yang berada pada mutu pelayanan B (baik).
References
Arista Aprilianto. 2015. Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Dan Penataan Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Semarang. Skripsi: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Semarang.
Baedhowi. 2009. Kebijakan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan: Konsep Dasar dan Implementasi. Semarang: Pelita Insani. Bungin,
Burhan. 2007. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya. Jakarta: Putra Grafika.
Daryanto, & Setyobudi, I. 2014. Konsumen dan Pelayanan Prima. Yogyakarta:NGava Media. Dwijowijoto, Ryant Nugroho. 2013. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
Dye, Thomas R. 2002. Understanding Public Policy. New Jersey: Prentice Hall.
George C. Edward III. 1980. Implementing Public Policy. London: CongestonalWuartely Inc. Hardiyansyah. 2011. Kualitas Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gava Media.
https://kumparan.com/blokbojonegoro/keluhkan-parkir-di-bojonegoro-dewanakan-panggil-dishub
Ismet Sulila. 2016. Implementasi Kebijakan Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Gorontalo. Skripsi: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo.
Moleong, Lexy J. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Muninjaya A.A. Gde. 2015. Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan. Jakarta: EGC.
Pasolong, H. 2011. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta. Patilima, Hamid. 2011. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta
Patilima, Hamid. 2011. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 19 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan.
Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kualitatif dan R&D. Bandung: Alphabeta.
Sukanto. 1985. Nafsiologi: Suatu Pendekatan Alternatif Atas Psikologi. Jakarta: Integrita Press
Suyanto, Bagong. 2005. Metode Penelitian Sosial. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group.
Tjiptono, F. Chandra, G. & Adriana, D. 2008. Pemasaran strategic. Yogyakarta: ANDI.
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Van Meter dan Vanhorn. 1975. The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework dalam Administration and Society 6, 1975, London: Sage.
Wahab, Solihin Abdul. 2012. Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara.
Yani, Ahmad. 2009. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Jakarta : Rajawali PerS.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Authors who publish in this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) License that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).
JIAN is licensed under a under a Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) License
