@article{Habib Yafie_Prabowo_2022, title={Penetapan Sanksi Oleh Pt. Pln (Persero) Terhadap Pelanggar Penggunaan Daya Tenaga Listrik : (Studi Kasus Kantor Unit Layanan Pelanggan Bojonegoro)}, volume={5}, url={https://ojs.ejournalunigoro.com/JUSTITIABLE/article/view/409}, DOI={10.56071/justitiable.v5i1.409}, abstractNote={<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk dan penyebab pelanggaran penggunaan tenaga listrik dan penetapan sanksi terhadap pelanggar penggunaan tenaga listrik di wilayah kerja PT. PLN (Persero) ULP Bojonegoro. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk pelanggaran penggunaan tenaga listrik yang terjadi di wilayah  kerja  PT.  PLN  (Persero)  ULP  Bojonegoro  di  antaranya  yaitu : Pelanggaran  dengan  memperbesar  MCB  sehingga  tidak  sesuai  dengan daya kontrak; Memberikan alat/ mengganjal dengan serabut tembaga atau dengan lainnya sehingga  mempengaruhi  pengukuran  KWh  meter; Sambung  langsung  dari  kabel  SR  ke  IML  pelanggan  sehingga  pemakaian  tidak  terukur; Memindahkan  KWh  meter  dari  posisi  awal  ke rumah/ persil lain; Bongkar pasang/ geser KWh meter tanpa izin; Pemasangan  ilegal/  pelaku  belum  terdaftar  menjadi  pengguna  listrik,  dan sebagainya. Pelanggaran penggunaan tenaga listrik tersebut disebabkan oleh masyarakat selaku konsumen yang masih awam dan banyak yang kurang memahami isi perjanjian maupun konsekuensinya jika melanggar ketentuan-ketentuan dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL). Penetapan sanksi terhadap pelanggar penggunaan tenaga listrik di wilayah kerja PT. PLN (Persero) ULP Bojonegoro sudah didasarkan pada Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL). Kebijakan yang diambil oleh PT. PLN (Persero) ULP Bojonegoro tekait dengan konsumen pelanggaran penggunaan tenaga listrik, langkah pertama yang dilakukan yaitu : Pemutusan sementara; Pembongkaran rampung; Pembayaran tagihan susulan; Pembayaran biaya P2TL lainnya.</p>}, number={1}, journal={JUSTITIABLE - Jurnal Hukum}, author={Habib Yafie, Achmad and Prabowo, Andrianto}, year={2022}, month={Jul.}, pages={86–96} }