Kekuatan Pembuktian Surat Di Bawah Tangan Dalam Tindak Pidana Jual Beli Tanah
(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor : 89/Pid B/2021/PN Bjn )
DOI:
https://doi.org/10.56071/justitiable.v5i1.406Keywords:
Pembuktian, Surat di bawah Tangan, Penipuan, Jual Beli TanahAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pidana terhadap pelaku penipuan jual beli tanah berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 378 Tentang Penipuan mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus kasus perkara nomor 89/Pid B/2021/PN Bjn dan mengetahui analisis putusan perkara nomor 89/Pid B/2021/PN Bjn. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Bojonegoro dan tempat lain yang menyediakan bahan pustaka seperti Perpustakaan Universitas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara dengan Hakim Anggota Pengadilan Negeri Bojonegoro. Sedangkan untuk data sekunder menggunakan putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro nomor 89/Pid B/2021/PN Bjn dan buku buku yang terkait. Hasil penelitian ini antara lain: penerapan pidana bagi pelaku penipuan jual beli tanah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 378 Tentang Peniupuan. hampir sama seperti penerapan pidana pada umumnya yaitu pertama hakim melihat unsur unsur pidana yang sesuai dengan perbuatan terdakwa lalu melihat fakta dipersidangan dan hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebelum memutus perkara. Dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara nomor 89/Pid B/2021/PN Bjn. yaitu perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat, terdakwa bersikap sopan di persidangan, terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, Dan hasil analisis putusannya adalah sudah tepat karena dijerat dengan kitab undang undang hukum pidana tetang penipuan yang telah mengatur hal hal yang berkaitan dengan segala bentuk tipu daya penipuan sehingga mudah dalam hal pembuktian maupun pertimbangan.
References
Adami Chazawi, (2010) Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, Jakarta : Rajawali Pres.
Andi Hamza, Terminologi Hukum Pidana, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
Bambang Waluyo, 1996, Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
Bambang Purnomo, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994
Buku Pedoman Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro, 2022.
Chainur Arrasjid, 2014, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.
Eddy O S Hiariej,Teori & Hukum Pembuktian, (penerbit erlangga, Jakarta, 2012)
Molejatno, (2008) Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.
Moeljatno,Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta:Rineka Cipta,1993.
M. Yahya Harahap, 2002, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP
Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, SinarGrafika, Jakarta.
P.A.F. Lamintan, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung:Sinar Baru,1995.
P Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Grop.2016.
P.N.H. Simanjuntak, 2015, “Hukum Perdata Indonesia”, Kencana, Jakarta.
R. Soeroso, Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum, Penerbit Sinar Grafika
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar pokok-pokok agrarian pasal 26
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Putusan Perkara Nomor 89/Pid.B/2021/PN Bjn.
