JIAN (Jurnal Ilmiah Administrasi Negara)

Devolusi Kebijakan: Tinjauan Pusat-Daerah Menjaga Ketahanan Energi Pangan Indonesia Kala Pandemi Covid-19

2025-10-15T16:30:32+00:00

Kebijakan ketahanan energi pangan Indonesia dilatarbelakangi oleh peningkatan kebutuhan pangan akibat pertumbuhan penduduk dan perubahan iklim. Program food estate diluncurkan sebagai solusi strategis, terutama di Kalimantan Tengah, namun keberhasilannya memerlukan sinergi pusat-daerah melalui devolusi kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan studi literatur untuk menganalisis bentuk dan dampak devolusi terhadap pengelolaan energi pangan. Hasil studi menunjukkan bahwa devolusi kebijakan mendukung efektivitas pengelolaan lahan gambut dan meningkatkan partisipasi masyarakat, meskipun tantangan ekologis dan sosial tetap ada. Peralihan dari pendekatan sentralistik ke partisipatif memperkuat ketahanan pangan nasional yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

To Climate Change, Food Security and International Migration Nexus in West Africa: A Multilevel Logistic Regression Analysis for the Gambia

2025-10-15T16:30:59+00:00

Abstract

Environmental migration is a growing concern in Africa. In this article we examine the interaction between climate change, food security and international migration in the rural Gambia using household-level data. We interacted food security and climate change, food security and remittance received and climate change and remittance received on the odds of international movement. To estimate the model, we used multilevel version of conversional logistic regression model. Further from our findings, we revealed that the typical international migrant from the rural Gambia comes from larger households size, with married person, and male-headed households and in which few members can read and write. Migrants were mostly employed as farmers before they migrated. Finally, the results from interaction terms indicated that the effect of drought, remittance received and changes in rainfall on the probability of migration in the rural Gambia is strongly positive while the effect of flood, salt intrusion and changes in temperature is strongly negative.

Implementasi PP No 11 Tahun 2021 Tentang BUMDes Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Panimbangjaya Kabupaten Pandeglang

2025-10-15T16:32:10+00:00

BUMDes are local economic institutions established to manage village potential and assets to improve the welfare of village communities. PP Number 11 of 2021 provides a stronger legal basis for the establishment, management, and development of BUMDes so that they can become competitive drivers of the local economy. This study aims to examine the implementation of this regulation in improving the welfare of the people in Panimbangjaya Village, Panimbang District, Pandeglang Regency. This research uses a descriptive qualitative approach and refers to the implementation theory by Van Meter and Van Horn, which includes six dimensions: policy standards and objectives, resources, inter-organizational communication, characteristics of implementers, economic, social and political conditions, and the disposition of policy implementers. The results show that the implementation of Government Regulation Number 11 of 2021 has not been optimal. The policy standards and objectives have not been achieved, as most BUMDes programs are not running and their impact is not widely felt by the community. Limited human resources, minimal budget support, weak communication, and lack of local government assistance are the main obstacles. While commitment from the village government and BUMDes management remains, strengthening capacity and providing further assistance are necessary to ensure more effective implementation.

Implementasi Program Bank Sampah (Studi Kasus di Kelurahan Cokrodiningratan Kemantren Jetis Kota Yogyakarta)

2025-10-15T16:32:29+00:00

Penelitian ini membahas pengelolaan sampah melalui program bank sampah, yaitu sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang mendorong pemilahan, pengumpulan, dan pemanfaatan sampah bernilai ekonomis. Penelitian ini dilakukan dengan studi kasus yang mengdeskripsikan peran bank sampah dalam mengurangi timbunan sampah yang diangkut ke TPA, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah, dan memberikan nilai insentif ekonomi di Kelurahan Cokrodiningratan, Kemantren Jetis, Kota Yogyakata. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian implementasi program bank sampah di Kelurahan Cokrodiningratan cukup baik meskipun masih terdapat berbagai hambatan. Hambatan itu berasal dari dalam bank sampah seperti kekurangan tenaga kerja, modal, keterbatasan waktu, ide, administrasi, dan belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP). Hambatan dari luar organisasi seperti rendahnya minat masyarakat untuk menabung sampah, terbatasnya dukungan dari pihak pemerintah dan swasta, serta ketidakpastian harga jual sampah dari pembeli sampah.

A Macroeconomic Determinants of Domestic Revenue Generation in Sierra Leone: A Fiscal Policy Perspective

2025-10-15T16:32:49+00:00

This study examines the macroeconomic determinants of domestic revenue mobilization in Sierra Leone to propose effective strategies for enhancing public sector revenue. Using a conceptual framework, the study focuses on key independent variables such as real GDP, government expenditure, inflation, domestic debt, population growth, and the tax-to-GDP ratio. It analyses their influence on domestic revenue performance. The research adopts a quantitative ARDL methodology, utilizing time series data from 2001 to 2024 to identify long- and short-run relationships among the variables. The findings reveal a long-term relationship among the variables, while real GDP, inflation, population growth, and tax effort positively and significantly influence domestic revenue; government expenditure and domestic debt show a negative and significant long-term relationship. In the short run, however, lagged government expenditure and domestic debt appear to have a positive effect. These results suggest that short-term fiscal injections can boost revenue, but unsustainable expenditure and borrowing weaken long-term fiscal health. The study concludes that a balanced and transparent fiscal strategy anchored on growth-friendly policies, debt sustainability, and efficient public spending is essential for strengthening Sierra Leone’s domestic revenue capacity.

Modelling Economic Growth in The Gambia: The role of Remittance and Inflation through ARDL Estimation

2025-10-15T16:33:08+00:00

This study explores the relationship between remittances received, inflation and economic growth in The Gambia using annual time series from 2003 to 2024. Employing the Autoregressive Distributed Lag (ARDL) bounds testing model to assess both shot-run and long-run interactions among variables. Remittance inflows have increased dramatically in The Gambia in the last two decades. The result confirms a long-run equilibrium with Error Correction Model (ECM) showing a negative and statistically significant coefficient, indicating a stable long run adjustment mechanism towards equilibrium. However, while remittances and inflation exhibit positive long-run effects on economic growth, these effects are statistically insignificant, suggesting that remittances are primarily directed towards consumption rather than productive investments, and that inflation impact maybe offset by other macroeconomic factors. To enhance the developmental impact of remittance inflows, the study targets financial instruments such as diaspora bonds, matched investment schemes, and remittance-supported business tax incentives. It also recommends inflation targeting policies to reserve purchasing power and macroeconomic stability. The originality of the study lies in its empirical application of the ARDL framework to the Gambia’s remittance and growth nexus, offering policy with a relevant insight for harnessing the financial inflows for sustainable economic development.

Implementasi Sistem Merit Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Bojonegoro

2025-10-15T16:34:08+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sistem merit Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Bojonegoro. Sistem merit merupakan pendekatan dalam pengelolaan ASN yang menekankan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja sebagai dasar dalam pengambilan keputusan kepegawaian. Sistem merit di kabupaten bojonegoro diterapkan mulai tahun 2021. Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Kabupatn Bojonegoro dalam hal ini yang berwenang dalam penyelenggaraannya. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan publik dari George C. Edward III yang terdiri atas empat indikator keberhasilan implementasi: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem merit di Kabupaten Bojonegoro masih menghadapi tantangan, terutama dalam aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Meskipun terdapat dukungan dari pimpinan daerah dan motivasi ASN yang tinggi, kurangnya penyampaian informasi yang jelas dari BKPP menyebabkan ketidakjelasan di kalangan pelaksana. Selain itu, keterbatasan sumber daya juga menghambat pengembangan ASN. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan perlunya langkah strategis untuk meningkatkan komunikasi, optimalisasi sumber daya agar sistem merit dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan dampak positif terhadap kinerja ASN di Kabupaten Bojonegoro.

Dynamic Governance pada Dinas P3AKB Dalam Pengurangan Pernikahan Dini di Kabupaten Bojonegoro

2025-10-15T16:34:29+00:00

Tingginya angka pengajuan dispensasi nikah di Kabupaten Bojonegoro menjadi permasalahan serius yang berdampak terhadap kesehatan, pendidikan, dan masa depan anak. Meskipun angka pengajuan dispensasi nikah sudah menunjukkan trend penurunan sejak tahun 2020, namun praktik pernikahan anak masih terus terjadi dan memerlukan penanganan yang sistematis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan konsep dynamic governance pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dalam upaya pengurangan pernikahan dini. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Teori Dynamic Governance dari Neo, Boon & Chen (2007) menjadi kerangka analisis utama dengan tiga elemen pokok yaitu culture, Capability, dan Change yang dikaji melalui prinsip-prinsip seperti Integrity, Pragmatism, State Activism, Long-Term Orientation, dengan menilai dari Thinking Ahead, Thinking Again, dan Thinking Across. Pada hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas P3AKB telah menerapkan prinsip-prinsip dynamic governance secara bertahap dan berkelanjutan untuk mengurangi pernikahan dini. Meskipun masih terdapat tantangan kultural dan struktural, namun pendekatan dynamic governance menjadi landasan strategis yang relevan dalam menciptakan kebijakan yang adaptif dan berorientasi jangka panjang.

Kesadaran Moral Kepemimpinan Perempuan Dari Perspektif Feminisme: Literature Review

2025-10-15T16:34:49+00:00

Menyikapi isu feminisme dalam kepemimpinan, perlu dibahas peran kepemimpinan perempuan itu sendiri dari sudut pandang teoretis. Salah satu teori kepemimpinan yang terkenal adalah teori peran, yang merupakan turunan dari teori kepemimpinan perilaku. Teori ini tidak berfokus pada pemimpin, tetapi pada apa yang dapat dilakukan pemimpin. Ketika membangun hubungan, orang membentuk ekspektasi tentang peran yang akan mereka dan orang lain mainkan dalam lingkungan sosial mereka. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan kesadaran moral, terutama bagi para calon pemimpin perempuan, untuk mencapai tujuan bersama. Dan penting untuk dicatat bahwa sementara teori feminis tentang kepemimpinan perempuan telah menyebar, tidak semua perempuan bisa menjadi pemimpin. Inilah yang mengarah pada pentingnya kesadaran moral, yang harus dipeluk oleh setiap pemimpin Perempuan. Metode penelitian ini menggunakan tinjauan literatur. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kesadaran moral kepemimpinan Perempuan telah mampu mencapai suatu keberhasilan sebagai pemimpin. Perempuan mampu dan layak dijadikan seorang pemimpin.

Tata Kelola Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Dalam Memenuhi Hak-Hak Politik Pada Pemilih Disabilitas di Kabupaten Bojonegoro

2025-10-15T16:35:12+00:00

Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu elemen fundamental dalam sistem demokrasi yang memberikan hak suara kepada setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas. Namun, seringkali, penyandang disabilitas menghadapi berbagai tantangan dalam mengakses proses pemilu yang dapat menghambat partisipasi mereka. Oleh karena itu, tata kelola pemilu yang inklusif dan ramah disabilitas sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak penyandang disabilitas dapat terpenuhi secara adil dan setara. Tata kelola ini mencakup kebijakan, peraturan, serta penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang mendukung, seperti aksesibilitas fisik di tempat pemungutan suara, alat bantu untuk memilih, serta pelatihan bagi petugas pemilu untuk dapat melayani penyandang disabilitas dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana tata kelola pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 dalam memenuhi hak-hak politik pada pemilih disabilitas di Kabupaten Bojonegoro. Metodologi penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi. Metode analisis data menggunakan Pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Menurut hasil penelitian tata kelola pemilu dalam studi kasus pemilihan kepala daerah sudah baik, namun perlu ditingkatkan lagi terkait fasilitas yang harus disediakan serta petugas yang ada di TPS setempat belum semua memahami isu disabilitas, maka hal itu perlu adanya pelatihan yang maksimal agar terciptanya tata kelola yang inklusif di Kabupaten Bojonegoro.

Urban Fishing as Informal Leisure and Psychosocial Coping: A Case Study from Bandung, Indonesia

2025-10-15T16:35:29+00:00

This study explores urban fishing as a form of informal leisure and psychosocial coping among residents in Bandung, Indonesia. Employing a mixed methods approach, data were collected through a survey of 60 respondents and in-depth interviews with 15 participants. The findings reveal that most participants engage in fishing to find calm, alleviate stress, and foster social connection. Fishing commonly takes place in informal urban spaces such as riverbanks and community ponds, indicating a grassroots reappropriation of urban space beyond official planning. The analysis draws on theories of informal leisure (Stebbins), everyday practice (de Certeau), non-clinical emotional coping (Lazarus & Folkman), and the capabilities approach in human development (Sen & Nussbaum). The study concludes that urban fishing functions as a strategic practice for psychosocial resilience, social cohesion, and spatial negotiation in the urban environment. It recommends that policymakers recognize informal recreational practices as part of inclusive, human-centered urban development.

The Relation of Public Expenditure in Education and Health on life Expectancy

2025-10-15T16:35:47+00:00

This paper assesses the impact of public spending on education and health on life expectancy in five countries: Germany, Japan, India, Brazil, and South Africa, using data from 2010 - 2021 from WDI. The methodology involves descriptive statistics, correlation analysis, regression analysis, and visual representation. The dependent variable is life expectancy, while education and health expenditure (as a percentage of GDP), along with GDP per capita, are the independent variables. Findings show a statistically significant positive relationship between health spending and life expectancy, particularly in high-income countries such as Japan and Germany. However, education spending does not show any meaningful impact across the five countries. Country-specific interactions suggest varying points of efficiency in spending, with South Africa standing out as an outlier, showing high expenditure but poor outcomes, likely due to systemic health burdens. The study concludes that health spending has a more direct and meaningful impact on longevity than education spending within the years of study. Policy recommendations emphasize increasing health investment, improving the efficiency of healthcare delivery, and enhancing education to indirectly support health outcomes. Limitations include sample size and omission of other socio-economic variables such as disease burden, healthcare access, and governance quality.

Evaluasi Program Smart Village Desa Gondang Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro

2025-10-15T05:00:18+00:00

Evaluasi Program Smart Village Desa Gondang merupakan langkah yang penting dan krusial. Penelitian ini difokuskan pada evaluasi penerapan program smart village selama ini berjalan yang dapat mencakup infrastruktur teknologi yang tersedia, pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SID), tingkat keterampilan digital perangkat desa dan masyarakat, serta dampak dari program smart village. Metode penelitian meliputi survei untuk mengumpulkan informasi dari berbagai kelompok kepentingan, wawancara mendalam untuk memahami pendapat dan pengalaman langsung masyarakat, serta dokumentasi analisis dan hasil yang dicapai terkait implementasi program. Berdasarkan hasil penelitian indikator keberhasilan smart village yang terlaksana hanya smart government, dan smart community, sedangkan program smart village Desa Gondang belum sepenuhnya berorientasi pada smart environtment, hal ini didasarkan pada indikator dalam evaluasi program yang terdiri dari input, proses, output, dan outcome, yang menemukan kendala terbesar terletak pada input yang mencakup aspek sumber daya manusia, finansial dan infrastruktur pendukung. Seperti dalam pengelolaan sumber daya alam dan keberlanjutan lingkungan, sehingga membuat, kurangnya fokus pada smart environment menghambat upaya desa untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan yang lebih baik. Evaluasi mengindikasikan bahwa keterbatasan dalam literasi digital dan keterampilan teknologi di kalangan penduduk desa menghambat efektivitas adopsi teknologi pintar yang menjadi inti dari Smart Village.

Akuntabilitas Pelayanan Publik dalam Sistem Perizinan Surabaya Single Window (SSW)

2025-10-15T05:01:42+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat akuntabilitas dalam pelayanan publik melalui implementasi Surabaya Single Window (SSW), sebuah sistem perizinan daring yang dikembangkan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui studi literatur terhadap buku, jurnal, laporan, dan berita yang relevan. Analisis difokuskan pada aspek transparansi, efisiensi, dan efektivitas layanan perizinan yang disediakan oleh SSW. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SSW telah berhasil meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses perizinan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Fitur-fitur seperti audit trail, sistem keamanan berbasis reCAPTCHA dan password, serta penyediaan pedoman perizinan yang lengkap mendukung terciptanya pelayanan yang akuntabel. Namun, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki, seperti transparansi dalam proses penerbitan Surat Keputusan (SK) perizinan dan ketiadaan fitur peringatan untuk backup data. Dengan melakukan perbaikan pada aspek-aspek tersebut, diharapkan SSW dapat memberikan layanan perizinan yang lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta memperkuat akuntabilitas dalam pelayanan publik di Kota Surabaya.

Enhancing Educational Equity: An Analysis of the Jakarta Smart Card’s (KJP) Program Impact

2025-10-15T05:02:34+00:00

This study explores the impact of the Jakarta Smart Card (Kartu Jakarta Pintar or KJP) program on promoting educational equity among students from low-income families in Jakarta. As a social assistance initiative launched by the Jakarta Provincial Government, the KJP aims to eliminate financial barriers to education by providing monthly financial support to eligible students across elementary, junior, and senior high school levels. Utilizing a literature review approach, this research examines how the program enhances access, affordability, and retention in education. Findings indicate that KJP has significantly contributed to increasing school enrollment, reducing dropout rates, and supporting students' basic educational needs, thereby promoting both horizontal and vertical equity. However, the study also identifies key challenges, including targeting inaccuracies, fund disbursement delays, and limited integration with broader educational quality improvements. While the KJP program demonstrates clear progress toward inclusive education, further policy refinement and systematic evaluation are necessary to maximize its long-term effectiveness and impact. This paper contributes to the broader discourse on educational equity in urban settings and offers insights for policymakers seeking to implement similar financial aid models in other regions.

Kepemimpinan Perempuan Dalam Kemajuan Desa (Studi Kasus di Desa Panjunan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro)

2025-10-15T05:03:32+00:00

Penelitian ini membahas tentang Kepemimpinan perempuan dalam memajukan Desa Panjunan Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini dilakukan dengan studi kasus yang mengeksplorasi peran dan kontribusi perempuan yang menjadi kepala desa dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa melalui berbagai program, prestasi dan kebijakan. Dengan melalui pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan di Desa Panjunan berkontribusi signifikan terhadap pencapaian desa, seperti masuknya desa dalam 100 besar desa terbaik di indonesia pada tahun 2018 dan perolehan nilai Indeks Desa Membangun (IDM) tertenggi di Kecamatan Kalitidu. Karakteristik pemimpin yang tegas, adil, dan responsif dinilai sebagai faktor utama dalam mendukung kemajuan desa. Penelitian ini memberikan wawasan tentang pentingnya keterlibatan perempuan dalam posisi kepemimpinan untuk kemajuan pembangunan di tingkat desa.

Toward Efficiency Public Policy : Lessons from the Uzbekistan’s UzIMEI System

2025-10-15T05:04:20+00:00

This study critically examines the UzIMEI system—Uzbekistan’s mobile device registration and customs policy—through the lens of public administration, focusing on policy efficiency, digital governance, and social equity. Implemented in 2024, the UzIMEI system aimed to formalize imports and improve tax compliance. However, it has encountered significant operational challenges, including manual processing delays, a flat-rate fee structure that disproportionately burdens low-income users, and limited public awareness. Using a literature review methodology, this paper evaluates the administrative shortcomings of UzIMEI and draws comparative insights from international best practices in Indonesia, India, and Kenya. These countries have adopted digital automation, tiered taxation, and public outreach campaigns to improve policy compliance and public service delivery. The analysis highlights that effective public policy must balance efficiency with equity and transparency. The study concludes that a hybrid reform model—comprising digital system integration, progressive fee structures, and citizen engagement strategies—offers the most viable path forward. By implementing such reforms, Uzbekistan can enhance both the effectiveness and fairness of its public services, positioning itself as a leader in equitable digital governance. This research contributes to the broader discourse on digital transformation and inclusive policy-making in emerging public administration contexts.

The Impact of Fiscal Policy on Economic Growth in The Gambia

2025-10-15T05:05:06+00:00

The Gambia is a small country in West Africa that depends on tax revenue to fund her financial obligations and needs. In 2024, The Gambia hosted the second largest world gathering the OIC summit. Over the years, The Gambia was preparing for this event, and it incurred a lot of capital spending on infrastructure and other key areas. This research assesses the impact of fiscal policy (government spending) on the economy of the Gambia from 2010 to 2020. We obtained a time series data on GDP, Government expenditure, Tax revenue, export and Inflation and use OLS estimation to ascertain the relationship between Government expenditure and tax revenue of GDP Growth of The Gambia. Our findings shows that Government expenditure and tax revenue are significant contributors to GDP Growth in The Gambia from 2010 to 2020 and they are positively correlated to GDP Growth. Our findings also showed that export and inflation were not significant in the model. There is a limitation to our research due to unavailability of data, we were only focus from 2010 to 2020 future researcher on this domain can try expanding the period to see clearer picture of the relationship of fiscal policy variables on GDP Growth.